komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, tenntang jumlah suap dalam pengurusan izin objek wisata pembangunan info pemakaman bukan umum (tpbu).
saya dipanggil dijadikan saksi kasus tertangkap tangannya ketua dprd, papar rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta dalam selasa kurang lebih pukul 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi pilihan melalui sms, tapi tidak tentang lahan, jawab rachmat ketika ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, yang merupakan tersangka pada jumlah tersebut.
rachmat yasin adalah pihak yang menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare selama desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan di kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menungkapkan proses pengajuan izin tpbu telah tuntas.
proses pengajuan sudah beres, yang mengajukan pt garindo perkasa, sudah banyak sk bupati, telah ada kajian lapangan dan teknis namun saat sk bupati keluar akan tetapi banyak tangkap tangan dan memberikan uang, ujarnya.
tapi izin lokasi tak menunjukkan kepemilikan, jadi cuma wilayah saja yang kami tunjukan sehingga tidak menyangkut kepemilikan, katanya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu tersebut sejak lalu. karyawan mengaku belum pernah bertemu serta berkomunikasi dengan perkasa sentot susilo.
kpk menangkap perkasa sentot susilo dalam 16 april 2013, saat menyerahkan biaya rp800 juta kepada pegawai dinas studi kabupaten bogor, usep jumeino, dalam rest area sentul.
dalam angka ini, kpk telah memutuskan lima tersangka yaitu iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer pada pemkab bogor, listo wely sabu, serta direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.