proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tak pantas supaya disetujui dpr ri karena sederat alasan.
selain karena sejumlah situs dalam proposal itu telah terakomodasi dalam apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, tutur anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo dalam jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan lainnya, pemerintah belum bisa membangun bbm bersubsidi, karena persentasi dan diselundupkan terbilang sangat besar volumenya.
karena tersebut, proposal dana kompensasi dan ingin dimasukan selama apbn-p 2013 tak memenuhi persyaratan supaya diterima, papar dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi itu, ada situs dan sama serta serupa melalui bantuan langsung tunai (blt) kepada penduduk miskin.
kekuatan-kekuatan politik dalam dpr ri pasti saja akan belajar daripada pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika tersebut, blt dijadikan kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. hal serupa tidak bisa berulang di pemilu 2014, ujarnya.
kompensasi lain seperti beras agar masyarakat miskin (raskin) dan bantuan kepada siswa miskin juga program keluarga harapan telah terakomodasi dalam apbn tahun berjalan.
alasan lain untuk menolak proposal itu merupakan fakta kiranya pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, karena persentase yang dicuri ataupun diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih akibatkan pencurian serta penyelundupan dengan oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan atau tidak tidak salah sasaran sudah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.
dengan itulah, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, papar bambang soesatyo.